Tuesday, January 17, 2017

Disparitas Antar Wilayah di Jawa Timur

\
Disparitas  Antar Wilayah di Jawa Timur

Karnaji
Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga

Abstrak

Perubahan yang direncanakan yang disebut  pembangunan terus dilaksanakan di berbagai daerah termasuk di Jawa Timur.  Tetapi pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah-daerah kabupaten/kota di era otonomi belum sepenuhnya dapat dilepaskan dari paradigma makro di tingkat nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi.  Akibat yang tidak diharapkan adalah tingkat kemajuan di berbagai daerah menjadi beragam. Ada daerah yang maju pesat sebaliknya ada daerah-daerah yang lambat perkembangannya.  Pada konteks inilah kemudian muncul ke permukaan apa yang disebut dengan disparitas antar wilayah di Jawa Timur.  Perhitungan disparitas wilayah dilakukan dengan pendekatan wilayah dengan menggunakan  dasar data PDRB per kapita.  Di Jawa Timur disparitas wilayah menggunakan  indeks Williamson. Indeks ini dipergunakan karena dapat menggambarkan kesenjangan antar wilayah yang terjadi di Jawa Timur. Di dalam disparitas wilayah dapat juga dilihat perbandingan relatif dan absolut antar daerah.

Kata kunci: disparitas, paradigma makro, perbandingan  relatif, perbandingan absolut


          Sebagai sebuah fenomena sosial, urbanisasi berlebih merupakan akibat kebijakan pembangunan yang  menekankan pada pertumbuhan. Urbanisasi berlebih sesungguhnya bukan sekadar perpindahan penduduk dari desa ke kota besar, tetapi ketika arus perpindahan penduduk itu tidak diimbangi dengan kemampuan kota untuk menyediakan lapangan pekerjaan, perumahan dan fasilitas publik yang memadai, maka yang terjadi kemudian kota harus menanggung arus luberan penduduk yang luar biasa, meluasnya kemiskinan, dan ditambah berbagai efek samping urbanisasi yang kompleks. Seperti ditegaskan Evers, bahwa urbanisasi yang cepat dan terpusat hanya di kota-kota utama akan mengakibatkan timbulnya sejumlah masalah, seperti kemacetan, polusi dan daerah kumuh (Evers & Korff, 2002: 45).
Sementara itu, dalam kalimat yang lebih rinci menurut Manning (1985), akibat urbanisasi berlebih, maka di kota-kota besar akan timbul tiga fenomena kependudukan, yaitu: (1) jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar dan selalu meningkat, (2) proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor industri hampir tidak berubah dan malahan mungkin semakin berkurang, dan (3) jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya akan berkembang sangat pesat, sehingga pemerintah tidak lagi mampu memberikan pelayanan kesehatan, perumahan dan transportasi yang memadai. Pada titik inilah, berbagai upaya untuk mengurangi efek samping dari urbanisasi berlebih menjadi relevan untuk dikaji dan dirumuskan program penanganannya, tak terkecuali di Provinsi Jawa Timur.
Selama ini, berbagai kajian telah banyak membuktikan bahwa ketimpangan perkembangan ekonomi antar-daerah, secara rasional akan mendorong penduduk untuk melakukan mobilitas dengan harapan di daerah yang baru akan memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Ketika di pedesaan kesempatan kerja makin langka akibat modernisasi pertanian dan merebaknya proses komersialisasi, sementara di kota besar di saat yang sama menawarkan sejumlah kemungkinan baru untuk mendapatkan status sosial, maka tidak bisa dicegah lagi angka urbanisasi pun akan terus meningkat dari waktu ke waktu.
Sebagai kota besar di Provinsi Jawa Timur, daya tarik yang ditawarkan Kota Surabaya, Malang dan juga Sidoarjo sebagai secondary city yang perkembangannya sangat pesat jelas sangatlah luar biasa. Di Kota Surabaya, misalnya, setiap tahun arus balik penduduk dari desa ke Surabaya pasca Lebaran diperkirakan sekitar 150-200 ribu orang. Bisa dibayangkan, apa yang dapat dilakukan pemerintah kota-kota besar, jika setiap tahun jumlah lapangan kerja yang diciptakan dan daya jangkau layanan publik yang dikembangkan tidak sebanding dengan meningkatnya arus urbanisasi. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap tahun, jumlah kaum migran yang menyerbu kota-kota besar sebetulnya terus bertambah, dan bahkan sudah melampaui batas kemampuan kota ini untuk mengakomodasi mereka.
          Seperti dikatakan Alan Gilbert dan Josef Gugler, dalam bukunya Cities, Poverty and Development: Urbanization in the Third World, bahwa ciri yang menandai kota-kota besar di Negara Dunia Ketiga adalah terjadinya polarisasi dan distorsi. Akumulasi modal dan pertumbuhan yang memusat di pusat kota di satu sisi memang mendorong akselerasi industrialisasi, namun harus diakui bahwa di saat yang bersamaan kota itu menjadi a-sensitif terhadap masalah kemiskinan dan penderitaan kelompok marginal di kota.
Padahal pembangunan yang dilaksanakan di berbagai tempat merupakan jawaban dari masalah dan kebutuhan serta aspirasi dari daerah-daerah yang ditopang oleh segala potensi yang dimiliki.  Kendati pembangunan dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan rakyat, ternyata tidak memperoleh hasil yang sama. Antara satu daerah kabupaten/kota dengan lainnya menghasilkan dampak pembangunan yang dilaksanakan berbeda-beda. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten/kota. Adanya perbedaan hasil-hasil  pembangunan dipicu juga oleh adanya keunggulan komparatif masing-masing daerah serta poensi yang dimiliki.
Untuk menakar sejauhmana kinerja pembangunan bidang perkonomian di Provinsi Jawa Timur telah memperlihatkan hasil yang nyata, tentu tidak hanya diukur dari meningkatnya indikator-indikator ekonomi, seperti angka pertumbuhan ekonomi, PDRB, arus investasi, dan sebagainya. Tetapi, juga perlu melihat sejauhmana hasil-hasil pembangunan di bidang perekonomian telah menyumbangkan peran bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan.
Di satu sisi, barangkali benar bahwa saat ini angka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat. Tetapi, kondisi seperti ini hendaknya dimaknai secara lebih berhati-hati, sebab bukan tidak mungkin ketika angka pertumbuhan ekonomi naik, justru di sisi yang lain jumlah penduduk miskin malah bertambah, angka pengangguran tidak berkurang, dan ujung-ujungnya berbagai keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi ternyata tidak selalu pararel dengan meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat.
Tulisan ini menguraikan disparitas wilayah yang terjadi diantara berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.  Disparitas wilayah menggunakan dasar dari PDRB perkapita. Karena PDRB dan jumlah penduduk di suatu wilayah menjadi sangat penting.  Di dalam disparitas wilayah dapat juga  dapat dilihat perbandingan relatif dan absolut antar daerah.

1. Indeks Disparitas  Antar Wilayah
Perhitungan disparitas wilayah dilakukan dengan pendekatan wilayah. Pendekatan ini menggunakan  dasar data PDRB per kapita.  Di Jawa Timur disparitas wilayah menggunakan  indeks Williamson yang dapat menggambarkan kesenjangan yang terjadi di Jawa Timur. Komponen yang digunakan unuk mengukur disparitas wilayah adalah PDRB per kapita kabupaten/kota, Rata-rata PDRB per kapita di propinsi Jawa Timur, jumlah penduduk kabupaten/kota dan jumlah penduduk Jawa Timur.
          PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertenghan tahun. Apabila  jumlah penduduk tinggi maka diperkirakan PDRB perkapita akan semakin kecil.  Dalam suatu daerah semakin tinggi PDRB perkapitanya maka dapat diduga perekonomian di daerah yang bersangkutan dalam kondisi membaik.
          Dalam rangka melaksanakan kesepakatan yang berasal dari rekomendasi PBB tentang tahun dasar perhitungan PDB/PDRB dan amelaksanakan kesepakatan yang dideklarasikan oleh Negara-negara Asia Pasifik (UN- ESCAP), maka tahun 2000 dipilih sebagai tahun dasar baru. Karena itu mulai tahun 2005 di Jawa Timur penyusunan PDRB menggunakan tahun dasar baru, yaitu tahun 2000.

Tabel 1
PDRB ADHB (milliar  rupiah),  Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun  dan PDRB Perkapita (Milliar rupiah) di Jawa Timur Tahun 2002-2006
No
Uraian
2002
2003
2004
2005
2006
1
PDRB ADHB
267.158
300.610
341.065
403.392
470.637
2
Jml Penduduk Pertengahan tahun
35.930
36.206
36.668
37.071
37.479
3
 PDRB Per kapita
7,435
8,303
9,301
10,881
12,557
Sumber: Analisis Indikator Makro Sosial dan ekonomi Jawa Timur Tahun 2006

          PDRB Perkapita umumnya disajikan  atas dasar harga berkalu, yang dirumuskan dari PDRB ADHB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan PDRB perkapita  ADHB adalah  belum menunjukkan peningkatan sebenarnya dari daya beli per kapita. Keterbatasan ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu PDRB perkapita masih belum dapat mengetahui kesenjangan penguasaan asset dan penerimaan balas jasa faktor  produksi, karena angka ini baru memberi petunjuk rata-rata pendapatan per kapita dalam suatu wilayah, tingkat kenaikan harga masih ada di dalamnya dan tingkat pertumbuhan penduduk juga berpengaruh.
          Dalan kurun waktu lima tahun terakhir PDRB di Jawa Timur menunjukkan  kecenderungan linier yang selalu meningkat.  Kendati jumlah penduduk  dalam waktu lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan, ternyata tidak terlalu banyak  berpengaruh terhadap PDRB per kapita. Dalam waktu lima tahun terakhir angka PDRB per kapita terlihat menunjukkan angka yang selalu meningkat.
          Tahun 2002 PDRB perkapita Jawa Timur  mencapai sebesar Rp 7.435.000,-. Tahun berikutnya (2003) PDRB perkapita meningkat menjadi sebesar  Rp 8.303.000,-, tahun 2004 meningkat menjadi sebesar Rp 9.301.000, tahun 2005 meningkat  menjadi sebesar Rp 10.881.000,-, dan tahun 2006 kembali mengalami peningkatan sehingga menjadi Rp 12.557.000,-.
          Peningkatan PDRB perkapita ini memberikan indikator bahwa  ada kemajuan di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat antar wilayah/daerah di Jawa Timur. Hanya saja  PDRB perkapita ini belum mencerminkan adanya distribusi pendapatan regional Jawa Timur secara merata. Indikator adanya peningkatan kemakmuran atau peningkatan kesejahteraan ekonomi penduduk dapat dilihat dari kekuatan daya belinya yang semakin meningkat. Peningkatan daya beli dapat dilihat dari  adanya kenaikan kemampuan masyarakat/penduduk di suatu wilayah untuk mengkonsumsi baranga dan jasa.
           Parameter  yang digunakan untuk melihat apakah ada kenaikan atau sebaliknya  penurunan dari daya beli masyarakat untik mengkonsumsi barang dan jasa adalah menggunakan Indeks Daya Beli (IBD). Dari IBD inilah dapat diketahui  apakah di suatu masyarakat terjadi peningkatan atau sebaliknya penurunan daya belinya.  IBD diperoleh dari indeks PDRB per kapita ADHB dibagi dengan Indeks Harga konsumen (IHK). IKH ini digunakan dalam menentukan IDB disebabkan karena pertimbangan daya beli mencerminkan harga di tingkat konsumen.
Pada tahun 2002 IDB masyarakat Jawa Timur mencapai sebesar 104,10 atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,63%. Kondisi ekonomi di Jawa Timur tampaknya  kecenderungan positif. Setidaknya pad atahun 2003 IDB di Jawa Timur mengalami peningkatan  sehingga menjadi sebesar 111.48%. Dibanding tahun 2002, IDB tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 7,09%. Kondisi semacam ini dampak dari  angka inflasi di Jawa Timur mengalami pertumbuhan lebih rendah dibanding pertumbuhan PDRB per kapita di tahun 2003.


Tabel 2
Indeks Daya Beli (IDB) Jawa Timur Menurut  Tahun  Dasar 2000 Tahun 2002-2006
No
Uraian
2002
2003
2004
2005
2006
1
Indeks PDRB Per Kapita ADHB
129,56
144,66
162,06
189,6
218,79
2
Indeks Harga Konsumen (IHK)
124,45
129,77
137,45
158,33
169,03
3
Indeks Daya Beli (IDB)
104,1
111,48
117,91
119,75
129,44
4
Laju Pertumbuhan IDB (%)
3,63
7,09
5,77
1,56
8,09
Sumber: Analisis Indikator Makro Sosial dan ekonomi Jawa Timur Tahun 2006

          Pada tahun 2004 IDB di Jawa Timur kembali mengalami peningkatan kendati tidak sebesar tahun 2003. Salah satu hambatan kenapa IDB agak rendah dikarenakan pada tahun 2004 mulai marak muncul isu kenaikan BBM yang berakibat Indeks Harga Konsumen (IHK) cukup besar sehingga mempengaruhi daya beli dalam mengkonsumsi barang dan jasa.  Pertumbuhan  IDB tahun 2004 sebesar 5,77 dibanding tahun 2003. Dengan IDB tahun 2004 mencapai sebesar 117,91.
          Laju pertumbuhan IDB paling rendah selama lima tahun  terakhir (2002-2006) terjadi pada tahun 2005. Kendati tahun 2005 IDB masih terlihat mengalami peningkatan dibanding tahun 2004, namun peningkatan yang terjadi relatif kecil, yaitu hanya sebesar 1,56%, sehingga IDB tahun ini hanya sebesar 119,75. Rendahnya IDB pada tahun 2005 ini disebabkan  dipicu kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM pada bulan Oktober 2005.  Kenaikan harga BBM inilah yang memicu  turunnya daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, disamping menurunkan daya beli masyarakat juga berakibat  memicu tingginya angka inflasi di Jawa Timur. 
Karena  BBM sebagai komoditi pokok, sehingga kenaikan sedikit saja akan membawa ”efek domino” ke sektor-sektor lain terutama industri dan transportasi. Kenaikan  harga BBM  yang terjadi pada bulan Oktober 2005 langsung memicu inflasi di Jawa Timur pada bulan yang sama menjadi sebesar 8,36%. Angka inflasi yang terjadi pada bulan Oktober ini  merupakan angka paling tinggi pada tahun 2005.   Secara kumulatif angka inflasi pada tahun 2005 mencapai sebesar 15,19%.  Angka inflasi  ini hampir menyamai kenaikan pendapatan per kapita Jawa Timur yang mencapai sebesar 16,99% pada tahun 2005. Melonjaknya angka inflasi pada bulan Oktober 2005 bukan hanya terjadi di Jawa Timur, tetapi juga di daerah-daerah lain sebagai akibat sama dari kenaikan harga BBM.
          Menginjak tahun 2006, dampak kenaikan harga BBM kelihatan tidak  memiliki  pengaruh yang kuat meningkatkan angka inflasi.  Pada tahun 2006 angka laju inflasi di Jawa Timur menunjukkan angka sebesar 6,76%, padahal angka inflasi tahun 2005 mencapai sebesar 15,19%.  Laju angka inflasi yang tidak terlalu tinggi pada tahun 2006 ikut menopang daya beli masyarakat Jawa Timur ikut membaik. Setidaknya pada tahun 2006 IDB masyarakat Jawa Timur mengalami kenaikan hingga menjadi sebesar 129,44 poin atau mengalami kenaikan sebesar 8,09%. Kenaikan PDRB per kapita yang diiringi dengan terkendalinya tingkat harga pada tahun 2006 menjadi kontribusi naiknya tingkat kesejahteraan yang tercermin dari naiknya daya belinya.
Berbagai kajian telah membuktikan, bahwa faktor–faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat adalah: Pertama, adalah pendapatan. Yang dimaksud pendapatan di sini adalah keseluruhan dari penerimaan individu atau keluarga yang diterima dalam waktu tertentu (per bulan, per tahun, dan seterusnya) yang meliputi pendapatan usaha, pendapatan lain-laindan pendapatan luar biasa.
          Pendapatan merupakan salah satu hal yang umum yang digunakan untuk mengukur dan menilai dan menilai kemampuan seseorang untuk membayar (ability to pay). Cara yang banyak dipakai untuk mengukur kemampuan membayar indivudu atau keluarga adalah dengan menghitung selisih antara pendapatan individu atau keluarga dengan pengeluaran untuk suatu komoditi tertentu.
Kedua, harga pasar. Sesuatu barang dikatakan bernilai menurut harga pasar apabila perhitungan nilai barang itu didasarkan pada harga yang dibayar oleh pembeli. Sedangkan harga pasar itu sendiri tergantung pada inflasi dan jumlah supply-demand.
Yang dimaksud inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Salah satu akibat penting dari inflasi ialah cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Akibat buruk inflasi bagi individu dan masyarakat, selain memperburuk distribusi pendapatan, juga menyebabkan pendapatan riil dan nilai riil tabungan menjadi merosot.
          Dalam masa inflasi nilai harta-harta tetap seperti tanah, rumah, bangunan pabrik, dan pertokoan akan mengalami kenaikan harga yang adakalanya lebih cepat dari kenaikan inflasi itu sendiri. Sebaliknya, penduduk yang tidak mempunyai harta –yang sebagian besar dari golongan masyarakat yang berpendapatan rendah- pendapatan riilnya merosot akibat inflasi. Dengan demikian inflasi melebarkan ketidaksamaan distribusi pendapatan. Dalam masa inflasi biasanya kenaikan harga-harga selalu mendahului kenaikan pendapatan. Dengan demikian inflasi cenderung menimbulkan kemerosotan pendapatan riil sebagian besar tenaga kerja. Ini berarti kemakmuran masyarakat merosot.

Tabel 3
Indeks Willianson PDRB Per Kapita Jawa Timur Tahun 2002-2006
Tahun
Indeks Williamson
Perubahan
2002
110,35
-0,8639
2003
113,27
2,6442
2004
114,42
1,0198
2005
113,87
-0,4881
2006
109,5
-3,8297
Sumber: Analisis Indikator Makro Sosial dan ekonomi Jawa Timur Tahun 2006

          Berdasarkan indeks disparitas Williamson, terlihat bahwa  kesenjangan antara wilayah di Jawa Timur dalam kurun waktu 2002-2006 menunjukkan nilai yang fluktuatif. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan PDBR perkapita di Jawa Timur. Perubahan PDRB per kapita yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi dalam kurun waktu  dan daerah tertentu.
          Di era otonomi daerah, perbedaan  atau kesenjangan antar wilayah merupakan cermin bagaimana tiap daerah memiliki semangat, dan kreatifitas yang tinggi merancang serta melaksanakan pembangunan. Bagaimana tiap daerah memanfaatkan segala potensi yang ada termasuk di dalamnya sumberdaya alam dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.
          Kesenjangan antar wilayah  di Jawa Timur tahun 2006 menampakkan perkembangan yang berarti dibanding tahun sebelumnya (2005). Artinya indeks kesenjangan antar wilayah semakin menurun. Penurunan ini dapat juga diartikan, bahwa pemerataan antara daerah semakin mendekatan kenyataan. Kalau ini yang terjadi maka kemungkinan kecil akan timbul yang disebut urbanisasi. Ketika antara wilayah semakin rendah kesenjangannya, maka masing-masing penduduk tidak lagi perlu bepergian untuk keperluan yang bertujuan ekonomi melewati wilayah kota/kabupaten.
          Angka indeks disparitas antar wilayah di Jawa Timur tahun 2004 sebesar 114,42, sementara tahun berikutnya (2005) semakin menurun menjadi 113,87. Tahun 2006 angka ini semakin menurun hingga menjadi 109,5 poin atau mengalami penurunan sebesar -3,8297%. Semakin menurunnya  angka indeks Williamson sebagai indikator bahwa pembangunan di kabupaten/kota dapat menurunkan kesenjangan antar wilayah.

2. Perbandingan  Relatif Antar Daerah
          Perbandingan relatif antar daerah adalah suatu ukuran untuk melihat posisi suatu wilayah kabupaten/kota terhadap wilayah lainnya. Dari perbandingan antar wilayah ini akhirnya dapat diketahui sejauhmana disparitas antar wilayah terjadi. Perbandingan relatif antar daerah  ini menggunakan dasar nilai PDRB per kapita masing-masing daerah wilayah kabupaten/kota.
          Membandingkan angka PDRB per kapita kabupaten/kota dengan rata-rata propinsi dapat menggambarkan posisi daerah kabupaten/kota  di tingkat propinsi. Dengan mengetahui posisi perbandingan kabupaten/kota dengan rata-rata propinsi dapat menjadi pemicu untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Paling tidak kesejahteraan masyarakat di tingkat kabupaten/kota minimal sama atau kalau bisa lebih tinggi dibanding dengan rata-rata propinsi.
          Di Jawa Timur  terbagi menjadi empat kelompok/kategori untuk menemukan perbandingan relatif antar wilayah. Pertama,  wilayah kabupaten/kota dengan PDRB perkapita paling rendah (area merah); kedua wilayah kabupaten/kota dengan PDRB perkapita rendan (area kuning); tiga, wilayah kabupaten/kota dengan PDRB perkapita tinggi (area hijau) dan empat, wilayah kabupaten/kota dengan PDRB perkapita di atas PDRB  propinsi (area putih).
          Selama lima tahun  terakhir (2002-2006) ada  tujuh kabupaten/kota yang selalu mampu bertahan  dengan PDRB per kapita di atas rata-rata Jawa Timur. Ke tujuh wilayah ini adalah Kota Kediri, Kota Surabaya, Kota Malang, kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto dan Kota Probolinggo. Dari ketujuh kabupaten/kota, selama lima tahun terakhir (2002-2006) Kota Kediri  selalu menempati urutan tertinggi PDRB per kapitanya. Tahun 2002 PDRB per kapita di kota Kediri sebesar Rp 87,48 juta, tahun 2003 meningkat menjadi sebesar Rp 104,11 juta, tahun 2004 meningkat lagi menjadi Rp 118,26 juta, tahun 2005 semankin meningkat menjadi Rp 136,07 dan tahun 2006 masih menjadi tertinggi se Jawa Timur, yaitu sebesar Rp 140,06 juta.
          Tahun 2002 PDRB per kapita kedua adalah kota Surabaya sebesar Rp 24,88 juta, Kota Malang sebesar Rp 14,51 juta, kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 14,27 juta kabupaten Gresik sebesar Rp 12,63 juta, Kota Mojokerto sebesar Rp 9,20 juta dan Kota Probolinggo sebesar Rp 8,40 juta. 
Sementara pada tahun 2006 PDRB per kapita ke tujuh kabupaten/kota mengalami peningkatan. Kota Kediri tahun 2006 PDRB per kapita mencapai sebesar Rp 140,06 juta, Kota Surabaya sebesar Rp 44.04 juta, Kota Malang sebesar Rp 25,84 juta, kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 22,58 juta, kabupaten Gresik sebesar Rp 21,37 juta, Kota Mojokerto sebesar Rp 15,83 dan Kota Probolinggo sebesar Rp 14, 26 juta.
Tabel 4
Urutan Perbandingan Relatif PDRB per Kapita Kabupaten/Kota
Tahun 2002 dan 2006 (Juta Rupiah)
No
Kabupaten/Kota
2002
Kabupaten/Kota
2006
1
Kota Kediri
87.48
Kota Kediri
140.06
2
Kota Surabaya
24.88
Kota Surabaya
44.04
3
Kota Malang
14.51
Kota Malang
25.84
4
Kab. Sidoarjo
14.27
Kab. Sidoarjo
22.58
5
Kab. Gresik
12.63
Kab. Gresik
21.37
6
Kota Mojokerto
9.20
Kota Mojokerto
15.83
7
Kota Probolinggo
8.40
Kota Probolinggo
14.26

JAWA TIMUR
7.44

12.56
8
Kab. Tulungagung
6.65
Kab. Tulungagung
11.93
9
Kota Madiun
6.01
Kota Batu
10.21
10
Kota Batu
5.98
Kota Madun
10.12
11
Kab. Banyuwangi
5.67
Kab. Banyuwangi
9.36
12
Kab. Probolinggo
5.59
Kab. Probolinggo
9.43
13
Kab. Mojokerto
5.49
Kota Blitar
9.21
14
Kota Pasuruan
5.43
Kota Pasuruan
9.12
15
Kab. Malang
5.33
Kab. Malang
9.00
16
Kab. Situbondo
5.19
Kab. Mojokerto
8.83
17
Kab. Tuban
5.14
Kab. Tuban
8.68





18
Kota Blitar
4.97
Kab Situbondo
8.39
19
Kab. Sumenep
4.91
Kab. Lumajang
8.38
20
Kab. Lumajang
4.90
Kab Sumenep
7.95
21
Kab. Magetan
4.67
Kab. Magetan
7.82
22
Kab. Jombang
4.56
Kab. Jombang
7.76
23
Kab. Blitar
4.49
Kab. Blitar
7.58
24
Kab. Bojonegoro
4.24
Kab. Bojonegoro
7.35
25
Kab. Pasuruan
4.16
Kab. Jember
7.00
26
Kab Jember
4.13
Kab. Nganjuk
6.94
27
Kab. Nganjuk
3.95
Kab Pasuruan
6.74





28
Kab. Kediri
3.93
Kab. Madiun
6.27
29
Kab. Madiun
3.92
Kab. Kediri
6.22
30
Kab. Bangkalan
3.50
Kab. Lamongan
5.96
31
Kab. Lamongan
3.43
Kab. Ponorogo
5.64
32
Kab. Ngawi
3.38
Kab. Bangkalan
5.54
33
Kab. Ponorogo
3.32
Kab. Ngawi
5.40
34
Kab. Sampang
3.02
Kab. Trenggalek
4.88
35
Kab. Bondowoso
2.84
Kab. Bondowoso
4.68
36
Kab. Trenggalek
2.70
Kab. Sampang
4.55
37
Kab. Pamekasan
2.60
Kab. Pacitan
4.13
38
Kab. Pacitan
2.60
Kab. Pamekasan
3.91
Sumber: Analisis Indikator Makro Sosial dan ekonomi Jawa Timur Tahun 2006


          Selama periode 2002-2006, ketujuh daerah tersebut tidak terkejar oleh daerah-daerah lain dalam jumlah PDRB per kapita. Ketujuh daerah tersebut memang memiliki potensi sumber daya baik alam maupun manusia yang  tidak atau lebih sedikit dimiliki oleh daerh-daerah lainnya. Di tujuh wilayah kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita lebih tinggi di atas Jawa Timur memang dikenal daerah industri, perdagangan horel dan restoran serta sektor-sektor lain yang menyumbang nilai terbesar pada PDRB per kapita.
Kota Kediri yang menempati peringkat tertinggi PDRB per kapita dikarenakan di wilayah ini terdapat pabrik rokok Gudang Garam yang berskala nasional yang memberi sumbangan sangat tinggi pada PDRB. Tingginya PDRB per kapita ini memang  secara empiris tidak mencerminkan tingginya pendapatan masyarakatnya. PDRB tinggi belum menjamin pedapatan per kapita  secara riil terjadi di lapangan. Di kota Surabaya, selain masih terdapat industri, dikenal wilayah perdagangan. Selain itu PDRB per kapita di kota Surabaya juga disumbang oleh sektor Hotel dan restoran. Di Kota Malang juga terdapat industri rokok Bentoel, di kabupaten terdapat sejumlah industri seperti pabrik baja di sekitar Medaeng, di kabupaten Gresik terdapat sejumlah industri seperti pabrik semen, petrokimia atau smelting dan masih beberapa industri lainnya.
           Tahun 2002 daerah kabupaten/kota yang termasuk area hijau terdapat sebanyak  10 kabupaten/kota dengan tingkat besaran PDRB per kapita antara Rp 5,14 juta hingga Rp 6,65 Juta. Pada tahun 2002 ini daerah kabupaten/kota di area kuning adalah kabupaten Tulungagung dengan PDRB per kapita sebesar Rp 6,65 juta, Kota Madiun sebesar Rp 6,01 juta, Kota Batu sebesar Rp 5,98 juta, kabupaten Banyuwangi sebesar Rp 5,67 juta,  kabupaten Probolinggo sebesar Rp 5,59 juta, kabupaten Mojokerto sebesar 5,49 juta, Kota Pasuruan sebesar Rp 5,43 juta, kabupaten Malang sebesar Rp 5,33 juta, kabupaten Situbondo sebesar Rp 5,19 juta dan kabupaten Tuban sebesar Rp 5,14 juta.
          Pada tahun 2006 kabupaten/kota di area hijau mengalami peningkatan PDRB perkapita. Misalnya di kabupaten Tulungagung menjadi sebesar Rp 11,93 juta, disusuk kemudian Kota Batu sebesar Rp 10,21 juta.  Kendati ada peningkatan PDRB per kapita kelompok di area kuning ini, tetapi ada daerah yang berubah pengelompokkannya. Kabupaten Situbondo  pada tahun 2002 masuk kelompok area hijau turun menjadi area kuning. Sebaliknya  Kota Blitar pada tahun 2002 termasuk kelompok area kuning mengalami peningkatan menjadi area hijau dengan PDRB per kapita sebesar Rp 9,21 juta.
          Pada tahun 2002 kelompok area merah atau memiliki PDRB termasuk terendah terdiri dari 11 kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang termasuk kelompok ini adalah kabupaten Kediri dengan PDRB per kapita sebesar Rp 3,93 juta, kabupaten Madiun sebesar Rp 3,92 juta, kabupaten Bangkalan sebesar Rp 3,50 juta, kabupaten Lamongan sebesar Rp 3,43 juta, kabupaten Ngawi sebesar 3,38 juta, kabupaten Ponorogo sebesar Rp 3,32 juta, kabupaten Sampang sebesar Rp 3,02 juta, kabupaten Bondowoso sebesar Rp 2,84 juta, kabupaten Trenggalek sebesar Rp 2,70 juta, kabupaten Pamekasan sebesar Rp 2,65 juta dan kabupaten Pacitan terendah se propinsi Jawa Timur sebesar Rp 2,60 juta.
          Pada tahun 2006 wilayah kelompok merah juga terlihat mengalami peningkatan PDRB per kapita, tetapi tidak satupun kabupaten/kota yang mengalami kenaikan menjadi kelompok di atasnaya (area kuning). Pada tahun 2006 urutan tertinggi area merah tidak lagi kabupaten Kediri, tetapi berubah menjadi kabupaten Madiun dengan PDRB per kapita sebesar Rp 6,27 juta. Sebaliknya  wilayah dengan PDRB per kapita terendah di Jawa Timur tidak lagi kabupaten Pacitan, tetapi kabupaten Pamekasan, sebesar Rp 3,91 juta. Kalau dicermati kabupaten/kota  kelompok area merah atau memiliki PDRB per kapita termasuk rendah adalah daeran-daerah dengan struktur ekonomi pertanian.

3. Perbandingan Absolut Antar Daerah
          Berbeda dengan perbandingan relatif antar daerah yang hanya memban dingkan PDRB masing-masing kabupaten/kota, perbandingan absolut antar daerah mengikutsertakan juga pertumbuhan ekonominya. Perbandingan absolut antar daerah ini akan dapat diketahui bahwa di suatu daerah  dengan PDRB  per kapita yang tinggi belum tentu daerah yang bersangkutan juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi  tidah hanya sebatas pada angka pertumbuhan itu sendiri. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menjadi harapan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Indikator yang digunakan adalah PDRB per kapita yang riil. Artinya PDRB per kapita yang terjadi bukan angka semu. Suatu angka  yang tidak mencerminkan rata-rata out put pe kapita masyarakat. Oleh karena itu kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya dilihat dari angka PDRB per kapita, tetapi juga adanya pemerataan pertumbuhan ekonomi  di semua sektor. Pemerataan pertumbuhan di semua sektor  menunjukkan  adanya perkembangan mata rantai perekonomian di masyarakat. Kalau ini yang terjadi maka  output perkapita masyarakat dapat benar-benar meningkat secara riil.
          Setidaknya dalam waktu  lima tahun terakhir (2002-2006) ada 6 kabupaten/kota yang dapat berturut-turut mencapai kondisi ideal, yaitu sektor-sektor ekonomi tumbuh seiring dengan peningkatan PDRB per kapita.  Ke-enam kabupaten/kota ini masuk kuadran I, yaitu PDRB per kapita yang tingggi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Tahun 2006, ke-enam kabupaten/kota itu adalah Kota Surabaya, Kota Malang, kabupaten Sidoarjo, kabupaten Gresik, Kota Mojokerto dan Kota Probolinggo.

Tabel 5
Perbandingan Absolut Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam Kuadran Tahun 2003 dan 2006
Kabupaten/
Kota
Kwadran
2003
Kwadran
2006
I
II
III
IV
PDRB Per Kapita
Pert.
Ekonomi
I
II
III
IV
PDRB Per Kapita
Pert. Ekonomi
Kota kediri
I



104,11
5,33



IV
140,06
0,66
Kota Surabaya
I



27,92
5,11
I



44,04
6,99
Kota Malang
I



16,14
5,23
I



25,84
6,36
Kab Sidoarjo
I



15,55
5,36
I



22,58
5,94
Kab Gresik
I



13,99
5,62
I



21,37
6,75
Kota Mojokerto
I



10,37
6,33
I



15,83
6,65
Kab Tulungagung

II


7,37
5,23

II


11,93
6,13
Kota Batu

II


6,61
5,28

II


10,21
6,25
Kota Pasuruan

II


6,09
5,00

II


9,12
6,20
Kab Mojokerto

II


6,06
4,78

II


8,83
6,06
Kota blitar

II


5,53
5,57

II


9,21
6,05
Kab Jombang

II


5,10
5,50

II


7,76
5,83
Kab Pasuruan

II


4,53
5,00

II


9,12
6,20
Kab Nganjuk

II


4,39
5,11

II


6,94
6,22
Kota Madiun


III

6,84
4,71

II


10,12
6,24
Kab Probolinggo


III

6,27
4,39


III

9,43
5,77
Kab Banyuwangi


III

6,24
4,41

II


9,96
5,94
Kab Malang


III

5,89
4,53

II


9,00
6,17
Kab Situbondo


III

5,78
4,54


III

8,39
5,57
Kab Tuban


III

5,72
3,97

II


8,66
5,99
Kab Sumenep


III

5,47
3,52

II


7,95
5,84
Kab Lumajang


III

5,39
4,08

II


8,38
5,81
Kab Magetan


III

5,17
3,79


III

7,82
5,12
Kab Blitar


III

5,04
4,77


III

7,38
5,65
Kab Bojonegoro


III

4,74
4,27

II


7,35
6,28
Kab Jember


III

4,65
4,15

Share:

0 comments:

Post a Comment

Google+ Badge

Visitor

Flag Counter